Perjanjian Perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat: Ancaman bagi Keseimbangan Ekonomi Nasional

Perjanjian Perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat: Ancaman bagi Keseimbangan Ekonomi Nasional

Oleh: Ismail, S.Pd., M.M.

Perjanjian perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat kerap dipromosikan sebagai langkah strategis untuk meningkatkan ekspor dan memperluas akses pasar. Namun, jika ditelaah secara kritis, kesepakatan tersebut berpotensi merugikan kepentingan nasional, terutama dalam konteks keseimbangan neraca perdagangan dan kemandirian ekonomi bangsa.

Ketimpangan Kekuatan Ekonomi

Amerika Serikat merupakan salah satu kekuatan ekonomi terbesar dunia dengan kapasitas produksi, teknologi, dan modal yang jauh melampaui Indonesia. Dalam hubungan dagang yang tidak setara, negara berkembang sering kali berada pada posisi tawar yang lemah. Akibatnya, struktur perjanjian cenderung lebih menguntungkan pihak yang memiliki daya saing industri lebih tinggi.

Dalam praktiknya, Indonesia masih didominasi ekspor komoditas mentah dan produk bernilai tambah rendah, sementara Amerika Serikat mengekspor produk teknologi tinggi dan barang manufaktur bernilai besar. Pola ini memperkuat ketergantungan struktural dan memperlebar defisit neraca perdagangan.

Ilusi Keseimbangan Neraca Perdagangan

Salah satu alasan utama dalam perjanjian dagang adalah menciptakan “keseimbangan” neraca perdagangan. Namun, keseimbangan yang dimaksud sering kali bersifat semu. Jika Indonesia dipaksa meningkatkan impor produk industri atau pertanian dari Amerika Serikat demi menekan surplus perdagangan, maka dampaknya adalah:

1. Melemahnya industri dalam negeri akibat serbuan produk impor.

2. Menurunnya daya saing UMKM dan sektor manufaktur nasional.

3. Potensi PHK akibat tekanan kompetisi yang tidak seimbang.

Padahal, neraca perdagangan bukan sekadar soal angka surplus atau defisit, tetapi soal struktur ekonomi jangka panjang dan kedaulatan produksi nasional.

Ancaman terhadap Industri Strategis

Liberalisasi perdagangan tanpa proteksi yang memadai dapat menggerus industri strategis nasional. Sektor pertanian, tekstil, baja, hingga industri farmasi berpotensi kalah bersaing karena perbedaan subsidi, efisiensi produksi, dan teknologi.

Kebijakan perdagangan seharusnya melindungi kepentingan nasional sebagaimana mandat yang dijalankan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Namun dalam realitas globalisasi, tekanan geopolitik dan diplomatik sering memengaruhi arah kebijakan ekonomi domestik.

Lebih jauh lagi, dalam sistem perdagangan global yang diatur oleh World Trade Organization, negara berkembang kerap menghadapi keterbatasan ruang kebijakan (policy space) untuk melindungi industri mudanya.

 Dampak terhadap Stabilitas Ekonomi Nasional

Ketidakseimbangan perdagangan yang berlarut dapat memengaruhi stabilitas nilai tukar dan cadangan devisa. Ketergantungan impor pada sektor tertentu berpotensi meningkatkan tekanan terhadap rupiah, yang pada akhirnya berdampak pada inflasi dan daya beli masyarakat. Stabilitas moneter yang dijaga oleh Bank Indonesia pun dapat terganggu jika arus impor meningkat tanpa diimbangi ekspor bernilai tambah tinggi.

Lebih dari itu, ketergantungan pada pasar Amerika Serikat membuat ekonomi Indonesia rentan terhadap perubahan kebijakan politik dan proteksionisme di negara tersebut.

Alternatif Strategi yang Lebih Berkeadilan

Alih-alih mengejar keseimbangan neraca perdagangan secara sempit, Indonesia seharusnya:

a. Memperkuat hilirisasi industri dan nilai tambah ekspor.

b. Melindungi sektor strategis melalui kebijakan afirmatif.

c. Diversifikasi pasar ekspor ke kawasan Asia, Afrika, dan Timur Tengah.

d. Mendorong kemandirian teknologi dan industrialisasi nasiona

Perdagangan internasional memang penting, tetapi harus ditempatkan dalam kerangka kepentingan nasional dan keadilan ekonomi.

 Penutup

Perjanjian perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat tidak boleh dipandang semata sebagai peluang ekspansi pasar, melainkan harus dikaji secara kritis dari perspektif keseimbangan ekonomi nasional. Jika tidak dikelola dengan prinsip kehati-hatian dan keberpihakan pada industri domestik, perjanjian tersebut justru berpotensi memperlemah fondasi ekonomi bangsa.

Keseimbangan neraca perdagangan bukan sekadar soal menyamakan angka ekspor dan impor, tetapi memastikan bahwa setiap kebijakan dagang memperkuat kedaulatan ekonomi, melindungi tenaga kerja, dan menjamin masa depan industri nasional.