Pertemuan Presiden dengan Abraham Samad, Said Didu, Prof. Zuhro, dan Susno Duadji: Rekonsiliasi Nasional atau Netralisasi Kritik?

Pertemuan Presiden dengan Abraham Samad, Said Didu, Prof. Zuhro, dan Susno Duadji: Rekonsiliasi Nasional atau Netralisasi Kritik? 

Oleh Ismail SPd. MM

( Peneliti dan ketua Pusat Studi Sosial ekonomi LP3M Isra Foundation) 

Pertemuan Presiden dengan tokoh-tokoh yang selama ini dikenal kritis terhadap kekuasaan—Abraham Samad, Said Didu, Prof. Siti Zuhro, dan Susno Duadji—menjadi peristiwa politik yang sarat makna. Keempat nama tersebut bukan sekadar figur oposisi biasa, melainkan representasi kritik moral, akademik, birokratik, dan penegakan hukum terhadap arah kekuasaan dalam satu dekade terakhir.

Karena itu, pertemuan ini tidak dapat dibaca sebagai agenda seremonial belaka. Ia mencerminkan strategi politik dalam negeri yang lebih dalam: mengelola kritik, meredam resistensi elite non-partai, sekaligus membangun narasi stabilitas nasional pasca-kontestasi politik.

Siapa Mereka dan Mengapa Penting

Abraham Samad dikenal sebagai simbol perlawanan terhadap pelemahan pemberantasan korupsi. Said Didu konsisten menyuarakan kritik terhadap oligarki, kebijakan ekonomi ekstraktif, dan relasi kuasa negara–modal. Prof. Siti Zuhro tampil sebagai suara akademik yang kritis terhadap kemunduran demokrasi dan pelemahan institusi politik. Sementara Susno Duadji membawa perspektif penegakan hukum dan keamanan yang kerap berbeda dengan narasi resmi negara.

Menghadirkan mereka dalam satu meja bersama Presiden bukan langkah kecil. Ini adalah pertemuan antara kekuasaan formal dan kekuatan kritik non-elektoral yang selama ini berpengaruh di ruang publik, terutama di kalangan kelas menengah dan masyarakat sipil.

Membaca Strategi Kekuasaan

Dari sudut pandang Presiden, pertemuan ini dapat dibaca sebagai langkah rasional untuk menurunkan tensi politik. Kritik keras yang terus-menerus, jika dibiarkan, berpotensi menggerus legitimasi pemerintahan dan memperpanjang polarisasi sosial. Dialog menjadi instrumen untuk mengelola perbedaan tanpa konflik terbuka.

Namun, di sinilah problem demokrasi muncul. Ketika kritik yang sebelumnya lantang mulai diarahkan ke ruang-ruang tertutup kekuasaan, publik kehilangan referensi kontrol. Demokrasi membutuhkan kritik yang terdengar, bukan sekadar didengar secara privat.

Risiko Bagi Para Tokoh Kritis

Bagi Abraham Samad, Said Didu, Prof. Zuhro, dan Susno Duadji, pertemuan ini adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, dialog membuka peluang memengaruhi kebijakan secara langsung. Di sisi lain, kehadiran mereka berisiko ditafsirkan sebagai legitimasi moral terhadap kekuasaan yang selama ini mereka kritik.

Dalam politik persepsi, simbol sering kali lebih kuat daripada substansi. Sekali oposisi moral terlihat terlalu dekat dengan kekuasaan, daya kritisnya berpotensi melemah—bukan karena argumennya berubah, tetapi karena kepercayaan publik mulai bergeser.

Demokrasi Tanpa Oposisi Substantif

Indonesia telah berkali-kali mengalami fase di mana oposisi formal dan informal menyusut akibat akomodasi elite. Jika pola ini berulang, maka pertemuan Presiden dengan tokoh-tokoh kritis justru mempertegas satu paradoks: demokrasi berjalan secara prosedural, tetapi miskin koreksi substantif.

Pertanyaannya bukan apakah dialog itu salah, melainkan apakah dialog tersebut diikuti oleh perubahan kebijakan yang nyata—penguatan KPK, transparansi ekonomi politik, supremasi hukum, dan perlindungan kebebasan sipil. Tanpa itu, pertemuan ini hanya akan tercatat sebagai episode netralisasi kritik, bukan konsolidasi demokrasi.

Ujian Etika Politik

Pertemuan ini seharusnya menjadi ujian etika politik bagi semua pihak. Bagi Presiden, ujian itu terletak pada keberanian menerima kritik sebagai koreksi, bukan ancaman. Bagi para tokoh oposisi, ujian itu terletak pada kemampuan menjaga jarak kritis setelah dialog, bukan larut dalam euforia rekonsiliasi elite.

Demokrasi tidak mati karena konflik, tetapi bisa melemah karena terlalu banyak kompromi di tingkat elite. Publik kini menunggu bukan foto pertemuan, melainkan sikap pasca-pertemuan: apakah kritik tetap hidup, atau perlahan diredam atas nama stabilitas.