Soto Kudus dan Kerentanan Program Makan Bergizi

 Soto Kudus dan Kerentanan Program Makan Bergizi

Oleh Ismail SPd. MM ( Peneliti dan Ketua Pusat Kajian Sosial Ekonomi  LP3M Isra Foundation ) 

Insiden keracunan makanan yang diduga berasal dari menu soto Kudus dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi (MBG) bukan sekadar peristiwa kesehatan, melainkan cerminan kerentanan tata kelola kebijakan publik. Puluhan penerima manfaat dilaporkan mengalami gejala keracunan seperti mual, muntah, dan diare akut beberapa jam setelah mengonsumsi makanan yang dibagikan. Sebagian harus mendapat perawatan medis intensif.

Meski tidak menimbulkan korban jiwa, tenaga kesehatan menyebut kondisi sejumlah pasien—terutama anak-anak—dalam kategori serius. Fakta ini menempatkan insiden tersebut sebagai peringatan dini (early warning) bahwa program sosial berskala nasional menyimpan risiko besar apabila aspek keamanan pangan tidak dikelola secara ketat.

Keracunan Pangan Bukan Insiden Netral

Dalam perspektif kebijakan publik, keracunan makanan bukanlah kejadian netral atau kebetulan. Ia hampir selalu berakar pada kegagalan sistem lemahnya standar operasional, buruknya pengawasan, atau rendahnya kapasitas pelaksana di lapangan.

Soto Kudus—makanan berbasis kuah dan protein hewani—secara ilmiah memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap kontaminasi bakteri apabila:

1. diproduksi dalam jumlah besar tanpa standar higienitas ketat,

2. didistribusikan dalam waktu lama,

3. tidak menggunakan sistem pengendalian suhu yang memadai.h

Dengan karakteristik tersebut, penyajian menu seperti soto seharusnya mensyaratkan pengawasan ekstra. Ketika pengawasan itu gagal, maka risiko kesehatan tidak lagi bersifat teoritis, melainkan nyata dan langsung.

Ambisi Program dan Kesiapan Implementasi

Program MBG dirancang sebagai intervensi strategis untuk memperbaiki kualitas gizi dan kesehatan masyarakat. Namun kasus ini menegaskan jarak antara ambisi kebijakan dan kesiapan implementasi

Di banyak daerah, pelaksanaan program masih menghadapi persoalan klasik: keterbatasan infrastruktur dapur, minimnya pelatihan keamanan pangan, serta pengawasan yang lebih menekankan aspek administratif ketimbang substansi. Dalam situasi seperti ini, orientasi sering bergeser pada kelancaran distribusi dan penyerapan anggaran, sementara aspek keselamatan pangan diperlakukan sebagai formalitas.

Padahal, dalam program berbasis konsumsi langsung, keamanan makanan adalah variabel utama , bukan pelengkap.

Tanggung Jawab Negara dan Prinsip Kehati-hatian

Ketika negara menyediakan makanan kepada warga—terutama anak sekolah dan kelompok rentan—maka negara memikul tanggung jawab penuh atas dampak yang ditimbulkan. Prinsip kehati-hatian (precautionary principle) semestinya menjadi landasan utama, bukan sekadar jargon kebijakan.

Insiden ini menunjukkan bahwa pendekatan program yang terlalu terpusat pada desain nasional, tanpa penguatan kapasitas lokal dan pengawasan kesehatan yang memadai, berisiko menimbulkan konsekuensi serius. Program gizi tidak boleh bergantung pada asumsi bahwa semua pelaksana lapangan memiliki kemampuan teknis yang setara.

Evaluasi Substantif, Bukan Seremonial

Kasus soto Kudus seharusnya mendorong evaluasi menyeluruh terhadap Program MBG, tidak hanya pada tingkat pelaksana, tetapi juga pada desain kebijakan. Evaluasi tersebut setidaknya mencakup:

* standar keamanan pangan yang lebih ketat,

* sertifikasi dan audit dapur penyedia,

* keterlibatan aktif dinas kesehatan dalam pengawasan harian,

* serta transparansi hasil investigasi kepada publik.

Tanpa perbaikan mendasar, insiden serupa berpotensi terulang. Dalam konteks kebijakan sosial, kegagalan melindungi keselamatan penerima manfaat bukan hanya persoalan teknis, melainkan menyangkut legitimasi moral negara

Program makan bergizi bertujuan melindungi masa depan generasi. Namun tujuan itu hanya dapat dicapai jika keselamatan publik ditempatkan sebagai prioritas utama, bukan sebagai risiko yang dianggap dapat ditoleransi.