BUMN Dipangkas, Politik Jangan Sekadar Pindah Kursi
Rencana Presiden Prabowo Subianto merampingkan jumlah BUMN dari lebih dari 1.000 entitas menjadi sekitar 250 perusahaan merupakan kebijakan yang berpotensi menjadi tonggak reformasi BUMN. Efisiensi, pengurangan biaya operasional, dan peningkatan daya saing tentu menjadi tujuan yang patut didukung. Namun, publik tidak hanya menunggu angka. Publik menunggu perubahan budaya. Selama bertahun-tahun, pengangkatan komisaris BUMN menjadi salah satu isu yang paling sering diperdebatkan. Banyak kalangan menilai jabatan tersebut belum sepenuhnya diisi melalui sistem merit yang transparan, melainkan juga dipengaruhi pertimbangan politik, kedekatan dengan penguasa, maupun representasi kelompok pendukung pemerintah. Persepsi inilah yang terus memunculkan kritik setiap kali daftar komisaris diumumkan. Pengamat kebijakan publik seperti Agus Pambagio berulang kali menekankan bahwa BUMN harus dikelola secara profesional dan dijauhkan dari kepentingan politik praktis agar mampu bersaing dan menghasilkan ...
