Perjanjian Militer RI–AS: Antara Kepentingan Strategis atau Ketergantungan?

 Perjanjian Militer RI–AS: Antara Kepentingan Strategis atau Ketergantungan?

Oleh Ismail, S.Pd., M.M. (Ketua Pusat Studi Isra Foundation) 

Jakarta – Penandatanganan sejumlah kerja sama militer antara Indonesia dan Amerika Serikat kembali memunculkan perdebatan publik. Di satu sisi, pemerintah menyebut langkah ini sebagai bagian dari strategi memperkuat pertahanan nasional. Namun di sisi lain, kritik tajam muncul dari berbagai kalangan yang menilai bahwa arah kebijakan tersebut justru berpotensi menyeret Indonesia ke dalam bayang-bayang kepentingan geopolitik Amerika.

Dalam beberapa tahun terakhir, intensitas hubungan militer Indonesia–Amerika Serikat meningkat, mulai dari latihan bersama, bantuan alutsista, hingga pertukaran pendidikan militer. Pemerintah berargumen bahwa kerja sama ini penting untuk modernisasi pertahanan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia TNI.

Namun demikian, Ismail, Ketua Pusat Studi Isra Foundation, menilai bahwa kerja sama tersebut tidak bisa dilepaskan dari kepentingan strategis Amerika di kawasan Indo-Pasifik. “Amerika Serikat memiliki agenda besar dalam menjaga pengaruhnya di kawasa exn. Indonesia, sebagai negara dengan posisi geopolitik penting, berpotensi hanya dijadikan instrumen dalam skema tersebut,” ujarnya.

Menurutnya, ketergantungan terhadap sistem persenjataan, pelatihan, dan doktrin militer asing dapat mengurangi kemandirian pertahanan nasional. Ia menekankan bahwa Indonesia seharusnya tetap berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas aktif, bukan condong pada kekuatan tertentu.

Kritik juga diarahkan pada potensi implikasi jangka panjang dari kerja sama tersebut. Beberapa analis menilai bahwa kedekatan militer dengan Amerika dapat memengaruhi posisi Indonesia dalam konflik global, termasuk rivalitas antara kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan Tiongkok.

“Jika tidak dikelola dengan hati-hati, Indonesia bisa terjebak dalam pusaran konflik kepentingan global. Ini bukan lagi soal kerja sama teknis, tetapi soal arah kedaulatan,” tambah Ismail.

Di sisi lain, pemerintah menegaskan bahwa kerja sama tersebut bersifat pragmatis dan tidak mengikat secara politik. Kementerian Pertahanan menyatakan bahwa Indonesia tetap menjalin hubungan dengan berbagai negara, termasuk Rusia, Tiongkok, dan negara-negara ASEAN, sebagai bentuk keseimbangan strategis.

Meski demikian, perdebatan ini menunjukkan adanya kekhawatiran publik terhadap potensi ketergantungan yang berlebihan. Dalam konteks ini, transparansi dan akuntabilitas pemerintah menjadi kunci agar setiap kerja sama benar-benar berpihak pada kepentingan nasional.

Sebagai negara dengan prinsip kedaulatan yang kuat, Indonesia dihadapkan pada pilihan penting: memperkuat pertahanan melalui kerja sama global tanpa kehilangan arah independensi, atau berisiko terseret dalam kepentingan kekuatan besar dunia.

Perjanjian militer ini, pada akhirnya, bukan hanya soal strategi keamanan, tetapi juga cerminan arah politik luar negeri Indonesia di tengah dinamika global yang semakin kompleks.