INDONESIA MAU DIBAWA KE MANA OLEH PRABOWO? ( Ketika Program Besar Negara Harus Dibuktikan dengan Manfaat Nyata bagi Rakyat)

INDONESIA MAU DIBAWA KE MANA OLEH PRABOWO? 

( Ketika Program Besar Negara Harus Dibuktikan dengan Manfaat Nyata bagi Rakyat) 

Oleh: Ismail S.Pd., MM

Peneliti Ilmu Sosial Ekonomi LP3M Isra Foundation

Indonesia bukan negara kecil. Penduduknya ratusan juta, wilayahnya membentang dari Sabang sampai Merauke, dengan persoalan sosial dan ekonomi yang sangat kompleks. Karena itu, setiap kebijakan pemerintah tidak cukup dinilai dari besarnya anggaran, banyaknya program, atau kemegahan narasi pembangunan. Ukuran paling penting adalah satu: apakah kehidupan rakyat benar-benar menjadi lebih baik?

Pertanyaan inilah yang patut diajukan di tengah perjalanan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Indonesia mau dibawa ke mana?

Pertanyaan tersebut bukan bentuk penolakan terhadap pemerintah. Justru sebaliknya, pertanyaan itu merupakan bagian dari tanggung jawab publik untuk memastikan bahwa kekuasaan negara berjalan menuju tujuan konstitusional: kesejahteraan rakyat, keadilan sosial, pembangunan manusia dan pemerataan.

Pemerintah Prabowo telah menetapkan berbagai agenda besar. Dalam APBN 2026, pemerintah menyebut delapan agenda prioritas, mulai dari ketahanan pangan, ketahanan energi, Makan Bergizi Gratis (MBG), pendidikan, kesehatan, pembangunan desa, koperasi dan UMKM, pertahanan, hingga investasi dan perdagangan global.

Secara konsep, daftar tersebut terlihat komprehensif.

Namun persoalannya bukan pada banyaknya program.

Persoalannya adalah apakah negara mempunyai kapasitas untuk memastikan seluruh program tersebut berjalan efektif, tepat sasaran, terukur dan berkelanjutan.

Program besar jangan berubah menjadi beban baru

Salah satu ciri pemerintahan modern adalah kemampuan mengubah anggaran menjadi hasil nyata.

Program pemerintah tidak boleh berhenti pada penyerapan anggaran. Tidak cukup mengatakan bahwa anggaran telah tersedia. Tidak cukup pula menunjukkan bahwa ribuan kegiatan telah dilaksanakan.

Yang harus dijawab adalah:

Apakah kemiskinan turun secara berkelanjutan?

Apakah lapangan pekerjaan bertambah?

Apakah produktivitas masyarakat meningkat?

Apakah petani memperoleh nilai tambah?

Apakah nelayan semakin sejahtera?

Apakah anak-anak memperoleh pendidikan yang lebih baik?

Apakah pelayanan kesehatan semakin mudah?

Dan yang paling penting, apakah daya beli masyarakat meningkat?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus menjadi indikator utama keberhasilan pembangunan.

Pemerintah menyatakan APBN 2026 diarahkan untuk memberikan manfaat nyata kepada masyarakat dan menjaga keberlanjutan fiskal. Pemerintah juga menekankan bahwa setiap rupiah belanja harus memberikan manfaat.

Karena itu, masyarakat berhak menguji janji tersebut dengan indikator yang konkret.

 MBG: program sosial atau mesin ekonomi?

Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program terbesar pemerintahan Prabowo. Untuk 2026, pemerintah menargetkan MBG menjangkau 82,9 juta penerima dan mengalokasikan Rp335 triliun.

Skala tersebut sangat besar.

Karena itu, MBG tidak boleh hanya dilihat sebagai program membagikan makanan.

Jika dikelola dengan benar, MBG dapat menjadi instrumen pembangunan ekonomi dari hulu sampai hilir: petani menghasilkan bahan pangan, peternak menyediakan telur dan daging, nelayan memasok ikan, UMKM menjadi bagian rantai pasok, tenaga kerja lokal terserap, sementara anak-anak mendapatkan asupan gizi.

Tetapi jika tata kelolanya lemah, skala yang besar justru meningkatkan risiko pemborosan, masalah kualitas, ketidaktepatan distribusi, lemahnya pengawasan dan ketidakefisienan.

Pemerintah sendiri pada 2026 menyatakan sedang memperkuat tata kelola MBG dan melakukan efisiensi internal Badan Gizi Nasional agar program lebih efektif dan akuntabel.

Ini menunjukkan bahwa tata kelola bukan persoalan tambahan, melainkan inti keberhasilan program.

Jangan sampai negara terlalu banyak membuat program

Pemerintahan Prabowo membawa banyak agenda sekaligus.

Ada MBG.

Ada Sekolah Rakyat.

Ada Sekolah Garuda.

Ada Koperasi Desa Merah Putih.

Ada ketahanan pangan.

Ada ketahanan energi.

Ada hilirisasi.

Ada Danantara.

Ada pembangunan infrastruktur.

Ada penguatan pertahanan.

Ada berbagai program sosial lainnya.

Pertanyaannya bukan apakah semuanya memiliki tujuan yang baik.

Pertanyaannya adalah:

Apakah seluruh mesin birokrasi, sumber daya manusia, sistem pengawasan dan kemampuan fiskal negara mampu menjalankannya secara bersamaan dengan kualitas yang sama?

Inilah persoalan yang sering luput dalam politik pembangunan.

Membuat program relatif mudah.

Membuat program berjalan secara konsisten jauh lebih sulit.

Dan memastikan program menghasilkan perubahan struktural bagi masyarakat adalah pekerjaan yang jauh lebih sulit lagi.

Negara membutuhkan kualitas SDM, bukan sekadar struktur organisasi

Pembangunan pada akhirnya dikerjakan manusia.

Sebagus apa pun desain kebijakan, jika kualitas pelaksana tidak memadai, hasilnya dapat berbeda jauh dari tujuan awal.

Karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap lembaga yang menjalankan program strategis mempunyai SDM yang memahami substansi pekerjaannya.

Pengelolaan program pangan membutuhkan orang yang memahami rantai pasok pangan.

Program gizi membutuhkan ahli gizi dan keamanan pangan.

Program pemberdayaan ekonomi membutuhkan pemahaman sosial ekonomi masyarakat.

Program investasi membutuhkan profesional dengan kompetensi investasi dan tata kelola.

Program pendidikan membutuhkan pengelola pendidikan yang memahami persoalan sekolah dan kualitas guru.

Artinya, reformasi birokrasi bukan sekadar mengganti struktur, nomenklatur atau pejabat. Reformasi birokrasi harus memastikan orang yang tepat berada pada pekerjaan yang tepat.

Danantara dan pertanyaan tentang tata kelola aset negara

Pemerintah juga menempatkan Danantara sebagai bagian penting dalam optimalisasi aset dan investasi BUMN. Kebijakan pemerintah mengarahkan Danantara untuk meningkatkan produktivitas aset negara dan mendorong investasi bernilai tambah.

Namun semakin besar mandat sebuah lembaga, semakin besar pula kebutuhan terhadap transparansi, akuntabilitas, profesionalisme dan pengawasan.

Aset negara bukan milik kelompok tertentu.

Aset negara adalah milik rakyat Indonesia.

Karena itu, masyarakat membutuhkan kepastian bahwa pengelolaannya dilakukan berdasarkan prinsip profesional, transparan, akuntabel dan memberikan manfaat jangka panjang.

Jangan sampai cita-cita menjadikan aset negara lebih produktif justru menghasilkan persoalan tata kelola baru.

 Jangan ukur pembangunan hanya dari pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi memang penting.

Tetapi pertumbuhan ekonomi bukan satu-satunya ukuran keberhasilan pembangunan.

Indonesia membutuhkan pertumbuhan yang menciptakan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, memperkuat industri nasional, meningkatkan produktivitas petani dan nelayan, memperluas kelas menengah serta mengurangi kesenjangan.

Jika angka ekonomi tumbuh tetapi sebagian masyarakat tetap kesulitan mendapatkan pekerjaan, biaya hidup meningkat dan kesempatan ekonomi hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu, maka pemerintah tetap harus melakukan evaluasi.

Dalam dokumen APBN 2026, pemerintah menempatkan pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, energi, UMKM dan investasi sebagai bagian dari agenda pembangunan.

Tantangannya adalah memastikan seluruh agenda tersebut saling terhubung.

Jangan sampai setiap kementerian mempunyai program sendiri-sendiri tetapi masyarakat tidak merasakan sebuah perubahan yang utuh.

 Prabowo membutuhkan keberanian melakukan evaluasi

Kritik terhadap pemerintah seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman.

Kritik adalah mekanisme koreksi.

Presiden memiliki kekuasaan untuk menentukan arah pembangunan, tetapi masyarakat memiliki hak untuk bertanya apakah arah tersebut menghasilkan perubahan yang dijanjikan.

Jika sebuah program tidak efektif, evaluasi harus dilakukan.

Jika sebuah program terlalu mahal, efisiensi harus dicari.

Jika mekanismenya tidak berjalan, mekanisme harus diperbaiki.

Jika SDM tidak sesuai kebutuhan, dilakukan pembenahan.

Jika pengawasan lemah, sistem pengawasan harus diperkuat.

Dan jika sebuah program terbukti tidak memberikan manfaat sebagaimana tujuan awalnya, pemerintah harus memiliki keberanian untuk melakukan perubahan.

Negara tidak boleh terjebak dalam mempertahankan program hanya karena program tersebut merupakan program unggulan pemerintah.

Kepentingan rakyat harus berada di atas kepentingan mempertahankan citra sebuah kebijakan.

Indonesia membutuhkan pembangunan yang terasa

Pada akhirnya rakyat tidak hidup dari slogan.

Rakyat hidup dari pekerjaan.

Dari pendapatan.

Dari pangan yang terjangkau.

Dari sekolah yang berkualitas.

Dari rumah sakit yang dapat diakses.

Dari jalan yang baik.

Dari listrik yang tersedia.

Dari kesempatan usaha.

Dari keamanan.

Dan dari kepastian bahwa negara hadir ketika mereka menghadapi persoalan.

Maka pertanyaan "Indonesia mau dibawa ke mana oleh Prabowo?" harus dijawab bukan melalui pidato politik, melainkan melalui hasil pembangunan yang dapat dirasakan masyarakat.

Pemerintah telah memiliki agenda besar dan sumber daya fiskal yang besar. Tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh kekuatan tersebut tidak terpecah dalam terlalu banyak program yang berjalan sendiri-sendiri.

Indonesia membutuhkan arah pembangunan yang jelas, prioritas yang terukur, SDM yang kompeten, birokrasi yang profesional, pengawasan yang kuat dan evaluasi yang jujur.

Sebab pembangunan bukan perlombaan membuat sebanyak mungkin program.

Pembangunan adalah kemampuan negara mengubah anggaran, kebijakan dan kekuasaan menjadi kesejahteraan rakyat.

Dan pada titik inilah pemerintahan Prabowo akan terus diuji oleh sejarah:

bukan berapa banyak program yang dibuat, tetapi seberapa besar perubahan yang benar-benar dirasakan rakyat Indonesia.