MBG Berlari Terlalu Cepat: Ketika Ambisi Nasional Mendahului Kesiapan Sistem " Oleh: Ismail, S.Pd., M.M.

 " MBG Berlari Terlalu Cepat: Ketika Ambisi Nasional Mendahului Kesiapan Sistem " 

Oleh: Ismail, S.Pd., M.M.

Peneliti Sosial Ekonomi Isra Foundation

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) lahir dari gagasan yang secara moral sulit ditolak: memastikan anak-anak Indonesia memperoleh makanan yang bergizi, sekaligus membangun kualitas sumber daya manusia sejak dini. Tetapi program dengan niat baik tidak otomatis menjadi program dengan tata kelola baik.

Di sinilah persoalan MBG harus dibicarakan secara lebih terbuka.

Apakah negara sedang membangun sebuah sistem pangan-gizi nasional yang matang, atau sedang mengejar target distribusi sebelum seluruh fondasi kelembagaannya benar-benar siap?

Pertanyaan ini penting karena MBG bukan sekadar membagikan makanan. MBG adalah sistem raksasa yang menggabungkan kebijakan gizi, pengadaan pangan, logistik, keamanan pangan, kesehatan, pendidikan, pemberdayaan ekonomi, manajemen SDM, teknologi informasi, pengawasan dan penggunaan anggaran negara.n

Kesalahan pada satu mata rantai dapat menjalar ke mata rantai lainnya.

Karena itu, kritik paling serius terhadap MBG bukanlah kritik terhadap gagasan makan bergizi gratis. Kritiknya justru harus diarahkan kepada cara program tersebut dirancang, dikendalikan dan dieksekusi.

Jika ekspansi berjalan lebih cepat daripada kesiapan sistem, MBG berisiko menjadi program yang gegabah secara kelembagaan. 

 BGN Tidak Boleh Sekadar Menjadi Pengendali Administrasi

Badan Gizi Nasional (BGN) berada di pusat orkestrasi program. Konsekuensinya sangat jelas: kualitas MBG pada akhirnya sangat bergantung pada kemampuan BGN membangun sistem yang mampu mengendalikan jutaan proses operasional secara konsisten.

Masalahnya, mengelola program pangan nasional bukan pekerjaan administratif biasa.

BGN harus mampu memahami bagaimana makanan direncanakan, diproduksi, disimpan, diuji, dikemas dan didistribusikan. BGN juga harus memahami risiko mikrobiologis, kontaminasi silang, kualitas air, sanitasi, rantai dingin, penyimpanan bahan baku, ketepatan waktu distribusi, sampai pengelolaan limbah.

Pertanyaannya kemudian menjadi lebih tajam:

Apakah struktur dan kompetensi SDM BGN telah dirancang sebanding dengan kompleksitas tugas tersebut?

Jangan sampai lembaga diberikan mandat luar biasa besar tetapi kapasitas manajerial dan teknisnya berkembang belakangan.

Negara tidak boleh menggunakan program sebesar MBG sebagai ruang belajar tanpa batas.

Belajar dari pengalaman memang perlu, tetapi kesalahan dalam pengelolaan makanan menyangkut manusia dan kesehatan masyarakat.

Karena itu, prinsipthe right man in the right place harus menjadi keharusan, bukan slogan.

BGN membutuhkan kombinasi SDM yang memahami manajemen program, gizi, teknologi pangan, keamanan pangan, epidemiologi, logistik, pengadaan, audit, manajemen risiko, teknologi informasi dan pemberdayaan ekonomi.

Tidak cukup hanya memiliki struktur organisasi.

Yang dibutuhkan adalah kapasitas organisasi

 SPPG Bukan Dapur Biasa

Kekeliruan berikutnya adalah apabila Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diperlakukan hanya sebagai dapur produksi makanan.

SPPG seharusnya dipandang sebagai unit pengelolaan pangan dengan standar keamanan yang ketat.

Di sana terdapat bahan baku yang datang dari pemasok, proses penerimaan dan pemeriksaan, penyimpanan, pencucian, pemotongan, pengolahan, pengemasan hingga distribusi.

Setiap tahap mengandung potensi risiko.

Karena itu, pertanyaan sederhana harus dijawab secara serius:

Siapa yang bertanggung jawab terhadap keamanan pangan?

Siapa yang memeriksa bahan baku?

Bagaimana standar penerimaan bahan?

Bagaimana suhu penyimpanan dikontrol?

Bagaimana kualitas air diperiksa?

Bagaimana mencegah kontaminasi silang?

Bagaimana makanan yang telah selesai dimasak diperlakukan sebelum dikirim?

Siapa yang melakukan verifikasi?

Dan apa yang terjadi ketika ditemukan penyimpangan?

Jika pertanyaan-pertanyaan tersebut belum mempunyai jawaban operasional yang seragam, maka ekspansi SPPG seharusnya tidak dilakukan secara membabi buta.

 SOP Jangan Berhenti di Atas Kertas

SOP sering menjadi kata yang paling mudah diucapkan dalam sebuah program pemerintah.

Tetapi SOP yang baik bukan sekadar dokumen yang ditandatangani.

SOP harus menjadi kebiasaan kerja.

Petugas dapur harus mengetahui prosedur. Pengelola harus memahami titik kendali. Pengawas harus mengetahui indikator penyimpangan. Pimpinan harus memperoleh data secara cepat ketika terjadi masalah.

SOP tanpa pelatihan hanya menjadi arsip.

SOP tanpa pengawasan menjadi formalitas.

Dan SOP tanpa sanksi terhadap pelanggaran berpotensi menjadi dokumen yang tidak memiliki daya paksa.

Karena itu, MBG membutuhkan standardisasi yang bukan hanya berbentuk buku pedoman, tetapi juga sertifikasi kompetensi, pelatihan berkala, audit internal, audit eksternal dan evaluasi berbasis risiko.

HACCP Jangan Dijadikan Pajangan Istilah

Dalam industri pangan modern, prinsip Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) bukan sekadar istilah teknis.

Intinya sederhana: risiko harus diidentifikasi sebelum menjadi masalah dan titik kendali kritis harus dikontrol secara konsisten.

Pendekatan seperti ini sangat relevan untuk MBG.

Pertanyaannya: apakah setiap SPPG memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi titik kritisnya sendiri?

Apakah petugas memahami risiko biologis, kimia dan fisik?

Apakah pencatatan dilakukan secara konsisten?

Apakah tindakan koreksi tersedia ketika terjadi penyimpangan?

Jangan sampai HACCP hanya muncul dalam presentasi dan seminar, tetapi tidak hidup di lantai produksi SPPG.

Keamanan pangan tidak bisa dibangun melalui slogan. Ia dibangun melalui disiplin proses.

Rantai Pasok: Titik Lemah yang Tidak Boleh Diremehkan

MBG juga berhadapan dengan persoalan supply chain yang luar biasa besar.

Kebutuhan pangan dalam jumlah besar berarti membutuhkan jaringan pemasok yang stabil, sistem distribusi yang efisien dan mekanisme pengendalian kualitas.

Jika rantai pasok terganggu, dapur terganggu.

Jika bahan baku terlambat, produksi terganggu.

Jika kualitas bahan buruk, keamanan pangan terganggu.

Jika pemasok tidak memenuhi standar, seluruh sistem ikut menanggung risiko.

Karena itu, BGN tidak boleh hanya berpikir tentang berapa banyak makanan yang harus diproduksi, tetapi juga dari mana bahann pangan berasal dan bagaimana kualitasnya dikendalikan sejak hulu.

Di sinilah MBG sebenarnya memiliki peluang besar untuk menggerakkan ekonomi lokal.

Petani, nelayan, peternak, koperasi dan UMKM dapat menjadi bagian dari rantai pasok.

Tetapi pemberdayaan ekonomi lokal tidak boleh mengorbankan standar keamanan pangan.

Sebaliknya, standar keamanan pangan harus menjadi instrumen untuk meningkatkan kualitas pemasok lokal.

## Pengawasan Jangan Menunggu Insiden

Salah satu penyakit kronis birokrasi adalah pengawasan yang bergerak setelah masalah muncul.

Padahal program sebesar MBG membutuhkan pengawasan preventif, bukan hanya represif.

Pengawasan harus mampu menjawab kondisi setiap SPPG secara real time atau setidaknya secara berkala melalui indikator yang terukur.

Kualitas bahan baku, sanitasi, air, suhu penyimpanan, kebersihan peralatan, kompetensi tenaga kerja, ketepatan distribusi, keluhan penerima manfaat dan makanan terbuang harus menjadi bagian dari sistem monitoring.

Dengan demikian, pengawasan tidak lagi sekadar datang, melihat, memotret dan membuat laporan.

Pengawasan harus menghasilkan early warning system.

Jika sebuah SPPG mulai menunjukkan penyimpangan, sistem harus memberikan peringatan sebelum persoalan berkembang menjadi kejadian yang lebih serius.

Jangan Mengejar Jumlah dengan Mengorbankan Mutu

Ada godaan besar dalam program nasional: keberhasilan diukur berdasarkan angka.

Berapa SPPG yang berdiri?

Berapa penerima manfaat?

Berapa porsi makanan yang didistribusikan?

Anygka memang penting.

Tetapi angka tidak boleh menutupi kualitas.

Seratus SPPG yang dikelola buruk jauh lebih berbahaya daripada lima puluh SPPG yang dikelola dengan standar tinggi dan kemudian menjadi model untuk ekspansi berikutnya.

Karena itu, prinsip yang harus dikedepankan adalah:

quality before quantity.

Lebih baik memperkuat sistem, menguji model, memperbaiki SOP, melatih SDM, membangun pengawasan dan memastikan keamanan pangan sebelum ekspansi dilakukan secara masif.

 Indonesia Tidak Bisa Dipaksa Menggunakan Satu Pola

MBG juga harus memahami keragaman Indonesia.

Kondisi Jakarta tidak sama dengan Papua.

Wilayah perkotaan tidak sama dengan daerah kepulauan.

Daerah dengan infrastruktur logistik kuat tidak sama dengan daerah yang akses distribusinya terbatas.

Ketersediaan bahan pangan lokal juga berbeda.

Karena itu, pemerintah memerlukan standar nasional yang tegas tetapi implementasi yang adaptif.

Standar keamanan pangan harus sama.

Standar gizi harus sama.

Standar pengawasan harus sama.

Tetapi strategi pengadaan dan distribusi dapat disesuaikan dengan karakter daerah.

Inilah pentingnya desain kebijakan yang tidak terlalu sentralistis pada tataran operasional.

 Anggaran Besar Harus Diikuti Akuntabilitas Besar

Semakin besar uang negara yang digunakan, semakin besar pula tuntutan transparansi.

MBG tidak boleh hanya transparan pada angka anggaran, tetapi juga transparan terhadap mekanisme pengadaan, rantai pasok, standar kualitas, indikator keberhasilan dan hasil evaluasi.

Publik berhak mengetahui bagaimana uang negara berubah menjadi makanan yang aman dan bergizi.

Setiap mata rantai harus memiliki jejak administrasi dan jejak pengawasan.

Digitalisasi dapat menjadi bagian penting dari solusi: mulai dari pemasok, bahan baku, produksi, distribusi hingga penerima manfaat harus dapat ditelusuri.

Program sebesar MBG membutuhkan traceability.

Tanpa kemampuan menelusuri proses, sulit menentukan sumber persoalan ketika terjadi penyimpangan.

 Kritik Bukan Berarti Menolak MBG

Ada kekeliruan berpikir apabila kritik terhadap tata kelola MBG dianggap sebagai penolakan terhadap program.

Justru sebaliknya.

Mereka yang menginginkan MBG berhasil harus berani mengatakan ketika ada mekanisme yang belum matang.

Kita tidak membutuhkan budaya tepuk tangan terhadap setiap kebijakan.

Kita membutuhkan budaya evaluasi.

Pemerintah harus membuka ruang kritik dari akademisi, ahli pangan, ahli gizi, praktisi logistik, pelaku usaha, masyarakat sipil dan masyarakat penerima manfaat.

Sebab program nasional tidak akan menjadi lebih baik karena semua orang mengatakan semuanya baik-baik saja.

Program menjadi baik ketika kesalahan ditemukan, diakui, diperbaiki dan tidak diulang.

 MBG Harus Berhenti Berlari Tanpa Peta Jalan yang Kuat

Pada akhirnya, persoalan MBG bukan apakah program ini penting.

Jawabannya jelas: penting.

Persoalannya adalah apakah cara menjalankannya sudah sebanding dengan besarnya tanggung jawab yang dibebankan kepada negara.

Jika BGN belum memiliki kapasitas SDM yang sepenuhnya sebanding dengan kompleksitas tugas, perkuat.

Jika SPPG belum seragam dalam standar operasional, benahi.

Jika SOP belum menjadi budaya kerja, latih.

Jika HACCP belum benar-benar diterapkan, jangan sekadar menyebut istilahnya.

Jika rantai pasok belum kokoh, jangan memaksakan ekspansi.

Jika pengawasan belum mampu mendeteksi risiko sejak awal, bangun sistem peringatan dini.

Dan jika evaluasi menemukan kelemahan, jangan menutupinya dengan angka keberhasilan.

MBG tidak boleh menjadi perlombaan membangun sebanyak-banyaknya SPPG. MBG harus menjadi proyek nasional membangun sistem pangan dan gizi yang aman, profesional, transparan dan berkelanjutan.

Program ini terlalu penting untuk dijalankan secara gegabah.

Negara memang harus bergerak cepat.

Tetapi cepat bukan berarti terburu-buru.

Cepat berarti mempunyai peta jalan.

Cepat berarti memiliki SDM yang tepat.

Cepat berarti mempunyai SOP yang jelas.

Cepat berarti mampu mengendalikan risiko.

Cepat berarti dapat mengoreksi kesalahan.

Dan yang paling penting, cepat berarti tidak mengorbankan keselamatan serta kualitas makanan yang dikonsumsi anak-anak Indonesia.

MBG membutuhkan keberanian untuk memperluas program, tetapi lebih membutuhkan keberanian untuk berhenti sejenak ketika sistem belum siap.

Sebab dalam kebijakan publik, kegagalan bukan hanya soal target yang tidak tercapai.

Kegagalan terbesar adalah ketika negara terlalu sibuk mengejar target hingga lupa memastikan bahwa sistem yang menjalankan target tersebut benar-benar siap.