Makan Bergizi Gratis dan Risiko Distorsi Kebijakan Sosial Sebuah Pengantar Kajian Sosial Ekonomi

 Makan Bergizi Gratis dan Risiko Distorsi Kebijakan Sosial Sebuah Pengantar Kajian Sosial Ekonomi

Oleh: Ismail. SPd. MM

Pengamat Sosial Ekonomi LP3M Isra Foundation 

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan bentuk intervensi negara untuk menjamin pemenuhan hak dasar anak sekolah atas gizi yang layak. Dalam kerangka kebijakan sosial, program ini mencerminkan peran negara dalam mengoreksi ketimpangan struktural yang tidak mampu diselesaikan oleh mekanisme pasar. Oleh karena itu, secara normatif, MBG memiliki legitimasi kebijakan yang kuat.

Namun, literatur kebijakan publik mengingatkan bahwa kebijakan sosial berskala besar kerap menghadapi persoalan implementation gap, yakni kesenjangan antara tujuan normatif dan praktik di lapangan. Salah satu penyebab utamanya adalah dominasi pertimbangan teknokratis dan ekonomi dalam proses implementasi, yang secara tidak sadar dapat menggeser orientasi kebijakan dari keadilan sosial menuju efisiensi sempit.

Dalam konteks MBG, risiko tersebut muncul pada aspek pengadaan dan distribusi. Skema yang terlalu terpusat dan berbasis volume berpotensi menciptakan barrier to entry bagi pelaku ekonomi kecil. Petani, nelayan, dan UMKM pangan lokal yang seharusnya menjadi bagian dari ekosistem program justru terpinggirkan oleh pelaku usaha bermodal besar yang lebih siap secara administratif dan logistik.

Fenomena ini dapat dijelaskan melalui konsep policy capture, ketika aktor ekonomi tertentu memiliki kapasitas lebih besar untuk menyesuaikan diri dengan desain kebijakan, sehingga memperoleh manfaat yang tidak proporsional. Anak-anak sekolah tetap menjadi penerima manfaat langsung, tetapi nilai tambah ekonomi yang dihasilkan program cenderung terkonsentrasi pada kelompok terbatas.

Jika dibiarkan, MBG berisiko mengalami apa yang disebut sebagai welfare leakage, yakni kebocoran tujuan kesejahteraan akibat desain kebijakan yang tidak inklusif. Dalam kondisi tersebut, program tetap berjalan secara administratif, namun gagal mencapai dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas.

Untuk mencegah distorsi tersebut, negara perlu menempatkan MBG sebagai kebijakan lintas sektor, bukan sekadar program distribusi pangan. Pendekatan desentralistik, pelibatan komunitas sekolah, serta afirmasi kebijakan bagi pelaku ekonomi lokal merupakan instrumen penting untuk menjaga orientasi sosial program.

Selain itu, transparansi anggaran dan mekanisme pengawasan publik harus dipahami sebagai bagian dari desain kebijakan, bukan hanya tahapan administratif. Keberlanjutan MBG sangat bergantung pada tingkat kepercayaan publik, yang hanya dapat dibangun melalui akuntabilitas yang konsisten.

Pada akhirnya, keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak cukup diukur dari capaian output, seperti jumlah porsi atau cakupan penerima. Ukuran yang lebih substantif adalah sejauh mana kebijakan ini mampu mempertahankan orientasi kesejahteraannya di tengah tekanan logika pasar. Di titik inilah MBG menjadi ujian konseptual bagi negara: apakah kebijakan sosial dapat dijalankan tanpa kehilangan roh keadilan sosialnya.