Jokowi, PSI, dan Batas Politik Figur dalam Demokrasi Elektoral

 Jokowi, PSI, dan Batas Politik Figur dalam Demokrasi Elektoral

Oleh: Ismail, S.Pd., M.M

Pasca berakhirnya masa jabatan presiden, Joko Widodo (Jokowi) tidak serta-merta kehilangan pengaruh politik. Justru sebaliknya, fase ini menandai transformasi Jokowi dari pusat kekuasaan formal menjadi aktor politik dengan daya tawar simbolik yang masih kuat. Dalam konteks inilah, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sering dibaca sebagai salah satu simpul potensial keberlanjutan pengaruh Jokowi di panggung politik nasional. Namun, pertanyaannya bukan sekadar soal kedekatan, melainkan soal kapasitas politik PSI itu sendiri.

PSI merupakan partai yang sejak kelahirannya membawa narasi pembaruan: antikorupsi, anak muda, dan politik rasional. Akan tetapi, dua kali pemilu nasional menunjukkan fakta yang relatif konsisten: PSI gagal menembus ambang batas parlemen. Data ini menegaskan satu hal penting—narasi progresif tidak otomatis berbanding lurus dengan daya elektoral dalam struktur politik Indonesia yang masih sangat dipengaruhi oleh politik patronase, jaringan lokal, dan basis sosial tradisional.

Di titik ini, Jokowi sering diposisikan sebagai political booster bagi PSI. Secara teoritis, figur Jokowi memang memiliki modal elektoral yang signifikan, terutama di kelas menengah perkotaan—segmen yang juga menjadi basis utama PSI. Namun, masalahnya terletak pada tumpang tindih pasar politik. PSI dan Jokowi berbagi ceruk pemilih yang sama, sempit, dan secara demografis terbatas. Tanpa ekspansi ke pemilih kelas bawah dan daerah non-metropolitan, sinergi ini cenderung bersifat simbolik, bukan transformatif.

Lebih jauh, politik Jokowi selama satu dekade terakhir justru menunjukkan kecenderungan pragmatis dan lintas-partai. Jokowi tidak membangun satu kendaraan politik ideologis yang solid, melainkan merawat keseimbangan kekuasaan melalui berbagai poros. Dalam kerangka ini, kecil kemungkinan Jokowi mengikatkan diri secara eksklusif pada PSI. Artinya, PSI tidak berada dalam posisi sebagai “rumah politik Jokowi”, melainkan sekadar salah satu simpul dalam jejaring kekuasaan yang cair.

Kondisi ini memperlihatkan dilema mendasar PSI: antara menjadi partai kader yang bertumbuh perlahan atau menjadi partai figur yang menggantungkan nasib pada efek ekor jas (coattail effect) Jokowi. Sejarah politik Indonesia memberikan pelajaran yang cukup jelas—partai yang terlalu bergantung pada figur sentral cenderung rapuh ketika figur tersebut menjauh dari pusat kekuasaan atau kehilangan relevansi elektoral.

Dari perspektif institusional, PSI juga menghadapi persoalan serius dalam membangun mesin partai. Keterbatasan struktur di tingkat daerah, lemahnya penetrasi ke basis pemilih tradisional, serta minimnya elite lokal yang memiliki daya mobilisasi, membuat PSI lebih tampak sebagai partai wacana ketimbang partai elektoral. Dalam sistem demokrasi elektoral Indonesia, kekuatan wacana tanpa infrastruktur politik jarang berumur panjang.

Di sisi lain, Jokowi sebagai figur justru sedang bergerak menuju fase pasca-presidensial yang menuntut jarak dari politik partisan langsung. Terlalu dekat dengan satu partai berisiko mereduksi citra Jokowi sebagai tokoh nasional menjadi sekadar aktor partisan. Maka, secara rasional, Jokowi lebih diuntungkan dengan menjaga pengaruhnya tetap tersebar, bukan terkonsentrasi.

Dengan demikian, relasi Jokowi dan PSI seharusnya dibaca secara realistis, bukan romantik. Jokowi bukan solusi instan bagi problem elektoral PSI, sementara PSI juga belum memiliki kapasitas struktural untuk menjadi wahana politik jangka panjang bagi figur sebesar Jokowi. Hubungan ini lebih mencerminkan keterbatasan partai modern di tengah sistem politik yang masih berwatak personalistik.

Pada akhirnya, masa depan PSI tidak ditentukan oleh seberapa dekat ia dengan Jokowi, melainkan oleh kemampuannya menjawab problem klasik demokrasi Indonesia: membangun partai yang berakar, terlembaga, dan relevan secara sosial. Tanpa itu, PSI akan terus berada di persimpangan antara idealisme wacana dan realitas elektoral—sementara Jokowi akan tetap melampaui satu partai mana pun.