Potensi Kegagalan Program MBG sebagai Kebijakan Sosial Nasional analisis kajian sosial ekonomi

Potensi Kegagalan Program MBG sebagai Kebijakan Sosial Nasional sebagai analisis kajian sosial ekonomi 

Oleh Ismail SPd.MM

( Ketua Pusat kajian LP3M Isra Foundation dan Peneliti sosial ekonomi) 

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program sosial terbesar yang pernah dirancang di Indonesia. Di bawah pemerintahan Prabowo Subianto, MBG diproyeksikan menjadi instrumen utama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menekan stunting, dan memperbaiki gizi generasi muda.

Namun berbagai data lapangan, riset kebijakan publik, serta evaluasi ekonomi menunjukkan bahwa program ini menghadapi problem serius yang berpotensi menjadikannya sebagai kebijakan berisiko tinggi dan rentan gagal secara implementatif. Artikel ini menganalisis kegagalan MBG dari perspektif fakta empiris, ekonomi politik, dan tata kelola kebijakan publik.

 Ambisi Besar, Kesiapan Sistemik Lemah

MBG dirancang untuk menjangkau puluhan juta pelajar setiap hari. Skala program yang masif ini membutuhkan kesiapan sistem yang luar biasa: dapur produksi, distribusi logistik, standar keamanan pangan, serta pengawasan kualitas makanan.

Fakta di lapangan menunjukkan kesiapan tersebut belum sepenuhnya terpenuhi. Banyak daerah belum memiliki fasilitas dapur standar industri pangan, tenaga pengolah makanan belum terlatih secara profesional, dan rantai distribusi bahan baku belum stabil. Akibatnya, implementasi program berjalan timpang antar wilayah.

Dalam kebijakan publik, kondisi ini disebut sebagai policy overseas  : kebijakan melampaui kapasitas institusi pelaksana. Program yang terlalu cepat diluncurkan tanpa kesiapan infrastruktur sering kali mengalami kegagalan operasional.

 Risiko Fiskal dan Beban Anggaran Negara

MBG merupakan program dengan kebutuhan anggaran sangat besar dan bersifat berulang setiap tahun. Estimasi biaya yang mencapai ratusan triliun rupiah menjadikannya salah satu pengeluaran sosial terbesar dalam sejarah APBN.

Dari perspektif ekonomi makro, terdapat beberapa risiko serius:

1. Tekanan terhadap defisit anggaran

   Pembiayaan jangka panjang berpotensi mempersempit ruang fiskal untuk sektor produktif lain seperti industrialisasi, riset, dan penciptaan lapangan kerja.

2. Ketergantungan pada pertumbuhan ekonomi

   Jika penerimaan negara tidak meningkat signifikan, pembiayaan program akan menjadi beban struktural.

3. Crowding out effect

   Pengeluaran besar untuk konsumsi sosial dapat mengurangi investasi negara pada sektor produktif jangka panjang.

Kebijakan sosial berskala raksasa tanpa basis fiskal kuat berpotensi menciptakan instabilitas ekonomi jangka menengah.

 Problem Tata Kelola dan Risiko Korupsi

Program dengan anggaran besar dan distribusi luas selalu rentan terhadap kebocoran. Dalam implementasi MBG, potensi masalah tata kelola meliputi:

1. pengadaan bahan pangan tidak transparan

2. permainan tender dan vendor

3. mark-up harga

4.distribusi fiktif

5. kualitas makanan tidak sesuai standar

Tanpa sistem digital transparansi dan audit real-time, program MBG berpotensi menjadi lahan ekonomi rente baru. Pengalaman berbagai program bantuan sosial sebelumnya menunjukkan bahwa kebocoran anggaran sering terjadi pada level distribusi dan pengadaan.

Masalah ini bukan sekadar teknis, tetapi menyangkut  integritas vsistem birokrasi dan pengawasan.

Efektivitas Gizi yang Belum Terbukti Signifikan

Tujuan utama MBG adalah perbaikan gizi dan penurunan stunting. Namun berbagai studi program makan sekolah menunjukkan bahwa pemberian makanan saja tidak otomatis meningkatkan status gizi secara signifikan.

Faktor yang mempengaruhi gizi anak sangat kompleks:y

a. pola makan keluarga

b. sanitasi

c. kesehatan lingkungan

d. pendidikan gizi

e. kondisi ekonomi rumah tangga

Tanpa integrasi dengan program kesehatan dan edukasi gizi keluarga, MBG berisiko hanya menjadi program konsumsi makanan harian tanpa dampak struktural terhadap kualitas kesehatan anak.

Ketidaktepatan Sasaran dan Inefisiensi

MBG bersifat hampir universal, menyasar semua siswa tanpa diferensiasi tajam antara kelompok miskin dan mampu. Pendekatan ini berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran karena:

1. subsidi dinikmati kelompok yang tidak membutuhkan

2. alokasi tidak fokus pada daerah stunting tinggi

3. efektivitas fiskal rendah

Dalam tceori kebijakan sosial, program berbasis target (targeted welfare) jauh lebih efisien dibanding program universal mahal dengan dampak tidak terukur.

Dimensi Politik dan Populisme Kebijakan

Program MBG juga tidak lepas dari dimensi politik. Program bantuan langsung berskala besar sering menjadi instrumen legitimasi kekuasaan. Risiko yang muncul:

a. dijadikan simbol keberpihakan populis

b. dipercepat demi kepentingan citra politik

c. keberlanjutan tergantung rezim

Jika desain kebijakan lebih didorong kebutuhan politik jangka pendek daripada perencanaan teknokratik jangka panjang, maka keberlanjutan program menjadi rapuh.

Kesimpulan: 

Program Strategis di Persimpangan Risiko

Program MBG bukanlah kebijakan tanpa manfaat. Ia memiliki potensi meningkatkan akses gizi dan memperbaiki kualitas pendidikan. Namun berdasarkan fakta implementasi, riset kebijakan, dan analisis ekonomi, program ini menghadapi risiko kegagalan serius jika tidak direformulasi secara sistemik.

Potensi kegagalan MBG bersumber dari:

1. ketidaksiapan infrastruktur

2. beban fiskal sangat besar

3. tata kelola rentan korupsi

4 . efektivitas gizi belum terbukti signifikan

5 . pendekatan universal yang tidak efisien

6.  tekanan politik populis

MBG saat ini berada pada kategori high-risk implementation policy : kebijakan ambisius dengan manfaat besar, tetapi memiliki kerentanan kegagalan tinggi dalam pelaksanaan.

Keberhasilan program ini tidak ditentukan oleh besarnya anggaran atau popularitas politik, melainkan oleh ketepatan desain, transparansi pengelolaan, dan konsistensi berbasis data ilmiah. Tanpa perbaikan mendasar, MBG berisiko tercatat sebagai eksperimen kebijakan sosial mahal dengan dampak yang tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan negara.