Haruskah Politisi itu Cerdik dan Pintar

Menjadi seorang politisi tidak hanya terkenal dan memiliki  keistimewaan tertentu yang dimiliki  sebagai seorang anggota Dewan yang mewakili rakyat akan tetapi  mempunyai jabatan terhormat  lembaga tinggi yang ada di Negara ini.

Politisi  membaca judul diatas pasti sudah mengerti makna yang terkandung didalamnya.politisi harus cerdik dan pintar dalam segala  baik itu tentang hokum,ekonomi sosial budaya dan politik.Dan cerdik  dalam hal ini sesorang seperti di bicarakan sebelumnya cerdik permainan dalam lingkaran politik dan tidak terjebak dari kepentingan sesaat.Politik  tidak  ada teman atau lawan yang abadi akan tetapi kepentingan diatasnya,sehinnga seorang politisi harus cerdik menyikapinya.

Kalau seorang politisi mau belajar, banyak literature yang ditulis oleh pakar ahli luar atau pengalaman seseorang dalam karir politik dipelajari sehingga cara sudut pandang berwawasan akan mempunyai nilai plus bagi seorang politisi.

Kemampuan ilmu pengetahuan sangat menunjang dalam penyusunan suatu rancangan rancangan perundang undangan  yang akan disusun bukan hanya menerima  rancangan yang diusulkan pemerintah begitu saja, politisi setidaknya paham dan mengerti maksud dari rancangan perundang undangan tersebut sehingga ketika undang undang sudah disahkan tidak multi tafsir dan berlawanan dengan undang undang  lainnya berkaitan dengan subtansi pasal  saling berkaitan.

Politisi tidak hanya duduk,diam dan dengar akan tetapi memiliki pemikirin  yang brilian sehingga   dengan kepandaian dan keahliannya telah memberikan kontribusi  terhadap kemajuan bangsa.

Kontribusi  yang besar oleh pemikiran politisi tersebut memberikan tolak ukur kemampuaan intelektual seorang politisi,akan tetapi kebanyakan politisi kita  bukan orang orang yang pandai politik  namun kesempatan dan peluang dari nepotisme dan material yang dimiliki.

Seharusnya seorang terjun ke politik harus ditest tingkat  intelegensi dan kemampuan untuk bisa tampil dimuka umum agar menghadapi masyarakat bisa mudah ditangkap aspirasi arus bawah yang memilihnya.beberapa hal yang perlu dimiliki oleh seorang politisi :

Ø  Mempunyai kemampuan ilmu pengetahuan diatas rata rata

Ø  Memiliki kemampuan berorasi  yang bisa di banggakan

Ø  Memiliki bahasa komunikasi  yang baik

Ø  Mampu menganalisa seperti seorang analis terhadap  sesuatu yang berkaitan legasasi

Ø  Mampu  mengsinergikan diri terhadap gagasan dan pemikiran yang  beda dengan politisi lainnya

Ø  Mampu mensintesakan terhadap  perundang undangan yang akan disusun

Ø  Mampu meyusun  perundang undangan

Dengan  kemampuan kemapuan diatas setidaknya kita memilki politisi yang berkualitas dan  bisa diandalkan bukan hanya kita mempunyai politisi politisi tidak cerdik dan pintar bermain politik sehingga dirinya sendiri menjadi korban permainan politik itu sendiri.

Lembaga Pemerintah sebagai Sapi Perahan Partai

1.    Lembaga  Pemerintah  sebagai  Sapi Perahan

Ini   bukan omonga kosong dan buka reka reka yang dibuat akan tetapi perkiraan  telah terjad dalam dunia politik kita.banyak BUMN BUMN  dijadikan sapi perahan oleh kepentingan partai tertentu atau  lembaga lembaga kementerian  di jadikan sebagai mesin pencari uang oleh partai partai tetentu  sehingga tidak berlebihan bila orang partai lebih berkuasa daripada  birokrasi dalam mengambil keputusan terhadap  kebijakan kebijakan pemerintah terhadap kepentingan Negara.

Negara sudah terkalahkan oleh kepentingan partai,dan banyak anggaran dissesuaikan dengan pengunaan  kepentingan partai,hal ini sulit dibuktikan dan sangat tidak mau orang birokrasi  yang berbicara karena  orang birokrasi juga ada kepentingan dan mendapatkan bagian dari  kegiatan penyusunan anggaran tersebut.

Anggaran  yang  berkaitan dengan bantuan sosial yang dikucurkan oleh lembaga pemerintahan itupun dimemfaatkan sebagai alat politik  untuk kepentingan partai untuk memenangkan partainya pada daerah pemilihan

tersebut.atau juga  banyak BUMN  dijadikan alat  kepentingan kepentingan  oknum tertentu.

Cukup  aneh jika dalam satu kementerian  di tempatkan orang orang oknum partai politik sehingga segala keputusan  harus melalui staff khusus tersebut  yang ditunjuk oleh partai tertentu.Staff khusus dari partai tersebut mengatur terhadap  rencana kegiatan dari suatu  instansi pemerintah dan pengganngarannya dan yang menjadi fungsi seorang birokrat menyusun anggaran  menyesuaikan untuk  kepentingan partai. Ini  bukan hal aneh  terjadi tapi kenyataan disekeliling kita.

Tidak  ada lebihnya bila pembagian kekuasaan diisi orang partai  lebih banyak kepentingan partai,dan jika dihitung berapa besar anggaran yang dileluarkan untuk kegiatan partai tertentu dan tidak ada satupun yang berani membuka kedok ini,dan  perkiraan anggaran milyaran telah dikucurkan untuk  bukan kepentingan  mensejahterahkan rakyat Indonesia  dari sabang sampai merauke.

Inilah  yang harus segera kita transparansi kepentingan Negara dan  kepentingan  partai yang harus dipisahhkan  janganlah kepentingan partai mengalahkan terhadap kepentingan Negara.Semua pada akhirnya kembali pada para politisi untuk jujur bahwa jangan lembaga Negara sebagai alat politik.