Minggu, 29 Januari 2017

Kebebasan bertanggung jawab

Membangun wawasan kebangsaan dan utuhnya negara Kesatuan menjadi tanggung jawab setiap warga negara baik Pribumi dan non pribumi.
Terkadang nilai kebangsaan itu meluntur ketika nilai nilai yang kita bangun oleh kepentingan segelintir manusia yang haus kekuasaan dan kepentingan golongan dan suku bangsa.
Perkembangan politik saat ini penuh dengan dinamika dan irisioalitas disebabkan faktor bangsa kita belum dewasa untuk menerima demokrasi sebagai bentuk kebebasan mengeluarkan pendapat.
Hal ini terasa sekali siapa yang paling benar dan siapa yang paling salah.
Merunut dari perang kemerdekaan masa kemerdekaan,dan saat ini gejolak politik dalam negeri bagai pasang surut.hal yang demikian terjadi disebabkan oleh model politik kolonial membentuk karakter bangsa kita apalagi Devide ET Ampera penjajahan itu masih terasa sampai saat ini.
Kita tidak tahu apakah skenario udah dibangun oleh bangsa kolonial agar negara tidak menjadi kekuatan besar sehingga menjadi ancaman bagi kekuatan barat dan timur di Asia Pasifik.
Kembali pada tema diatas tentu saja  berbicara kebebasan bertanggung jawab mempunyai makna bahwa setiap warga negara rakyat dan birokrasi dari eksekutif,legastatif serta yudikatif punya fungsi dan peran yang besar terhadap negara ini bukan hanya slogan dan kamuflase namun bukti nyata bahwa jabatan sebagai bentuk tugas dan tanggung jawabnya.
Korupsi yang akhir ini berkemuka di media yang dilakukan oleh semua pejabat negeri ini bentuk dari tidak amanahnya pada negara dan keyakinan yang dianutnya.
Idealisme sudah tergantikan oleh materi dan materi sumber dari kejahatan kemanusiaan merampas hak warga negara bila melakukan korupsi.
Pendidikan mental dan kejujuran bukan bahan pelajaran di sekolah namun harus dicontohkan oleh pemimpin pemimpin nya.Negara besar jika pemerintah yg Madani berjalan baik.dan membangun pemerintahan yang bersih clean goverment perlu diwujudkan kita tidak Lambang supramsi hukum dipilih dari manusia korup dan kita tidak mau pemerintah yg mementingkan golongan dan partai.
Pemimpin negara harus memperhatikan birokrasi kebocoran negara dimulai dari birokrasi yang amburadul dan tidak memiliki dedikasi untuk punya rasa tanggung jawab pada sumpah jabatan dan sumpah pada pencipta nya.