Kamis, 02 Agustus 2018

Salah dan keliru kah Sistem politik kita

Salah  dan keliru kah sistem politik kita
By Ismail Ahmad ( Ketua Isra Institute )

Membaca judul tema diatas tentu saja pasti ada yang bertanya tanya  dan kontra bila politik kita saat ini bukan sebuah bentuk demokrasi seutuhnya akan tetapi politik yang dibangun merupakan kepentingan sebuah kelompok atau dinasti keluarga.
Pertanyaan mungkin tidak sedap dan elok kalau dikatakan bahwa politik Indonesia itu sebagai politik kelompok dan dinasti namun kenyataan bisa dikatakan kemungkinan iya atau tidak.
Diera saat ini kalau kita cermati secara utuh pesta demokrasi baik pemilihan anggota dewan atau kepala daerah jika diamati bahwa perjalanan politik kita tidak sesuai keinginan dan cita cita para pendiri bangsa ini dari sejak proklamasi kemerdekaan sampai reformasi melahirkan pemimpin saat ini.
Kekeliruan dan kesalahan sistem politik adalah antara presidensil dan parlementer yang tidak konsisten yang ingin diterapkan oleh bangsa Indonesia
Sebenarnya ketika Indonesia dibentuk ada dua pemikiran yang terbangun pada saat penyusunan konstitusi kita antara pemikiran oleh founding Father kita yang memperoleh pendidikan yang diwakili oleh Muhammad Hatta dan Muhammad Yamin dengan Ir Soekarno dan tokoh pergerakan yang lahir dan dibesar oleh pola pendidikan belanda dan pendidikan Islam.
Ada tiga kutub dalam hal ini pemikiran pederalisme  dan nasionalisme serta pemikiran yang lahir dari ajaran Islam.
Untuk menyatukan tiga kutub ini tidaklah gampang walaupun dari piagam Jakarta sampai Pancasila sebagai haluan berbangsa dan negara dalam melaksanakan sistem politik bangsa Indonesia.
Harus bagaimana seharusnya sistem politik kita agar tidak keliru? Tentu saja menjawab ini sudah banyak kajian dan riset yang dilakukan oleh para pakar untuk membangun formulasi sistem politik kita namun semua itu yang dijadikan oleh pakar referensinya adalah model politik amerika sentris dan contoh model bangsa eropa.
Seharusnya agar tidak kekisruhan dalam politik kita harusnya kita kembali sistem  adanya lembaga tertinggi negara dan tinggi negara yang mewakili semua golongan bukan seperti sekarang semua rumusan dihasilkan dengan cara apapun yang dilakukan agar kepentingan kelompok atau golongan diatas kepentingan kebersamaan dan kemufakatan yang dilandasi oleh suara kepentingan masyarakat

Dengan demikian kekeliruan yang saat ini terjadi harus selesai tahun 2019 sehingga parlemen yang akan datang harus melahirkan gagasan yang sesuai dengan wawasan dan pandangan para pendiri bangsa ini terutama pemikiran Bung Hatta dan lain lain agar bangsa ini tidak berpolemik semi presidensial dan parlementer.