KEMISKINAN DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

Berbicara tentang kemiskinan merupakan masalah klasik yang dihadapi negara berkembang dan ciri khas dari keterbelakangan statu negara.Angka ke miskinan yang cukup significan menurut badan dunia dari hasil penelitiannnya saat ini adalah akibat dari ketidak mampuan penanganan dan kesungguhan pemerintahan menangulanginya hal itu ketidak seriusan pemerintah sungguh sungguh medongkrak angka kemiskinan itu semakin kecil sehingga akan terjadi keseimbangan social tidak terlalu jauh.

Pembangunan yang dirancang pemerintah Indonesia Belum punya arah yang jelas tentang pembangunan akan tetapi masih setengah hati seperti contoh bidang pertanian dan perkebunan ,pemerintah Belum menyusun pemetaan yang jelas sentra pertanian tertentu untuk satu kawasan akan tetapi melihat kepentingan dan trend yang berkembang nilai ekonomis sebagai contoh pengembangan sawit hampir seluruh propinsi sedangkan komoditi lainnya kurang dikembangkan sehingga dibandingkan negata tetangga jauh tertinggal jauh dan banyak kalangan pakar pakar ekonomi berbicara tentang angka pertumbuhan dan berbicara tentang regulasi pembangunan yang mengarah pada liberalisasi pada sistem ekonomi saat ini hampir semua lini perekonomian akan tetapi belum pernah memikirkan ekonomi kerakyatan yang tumbuh dari masyarakat dimana pada crisis ekonomi tahun 1998 gerak roda ekonomi kerakyatan dapat bergerak sementara konglomerat kolaps dan pada akhirnya hutang konglomerat membebani pemerintah dan rakyat.

Pasca tsunami telah memberikan banyak keuntungan dalam masyarakan Aceh dengan pertumbuhan pembangunan dan roda perekonomian bergerak naik sehingga banyak pihak mendapatkan nilai tambah dari bantuan badab dunia maupun NGO dari luar walaupun terasa berat bagi masyarakat awam tingkat dengan beban hidup cukup tinggi dan mereka hanya melihat kemewahan itu dinikmati oleh masyarakat tertentu.Bantuan yang diberikan tidak membantu masyarakat untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi akan tetapi hanya bersifat kebutuhan dasar bukan menciptakan ide kreatif masyarakat
.
Kebijakan pemerintah daerah belum mengarah pada penggalian sumber daya alam dan kemampuaan SDM yang mengolahnya masih dan banyak lahan tidur belum dimemfaatkan secara maksimal dan perlu sekali sosialisasikan mengajak masyarakat untuk lebih termotivasin.Masyarakat perlu ditanamkan etos kerja yang produktif dan mengolah lahan pertanian lebih intensif dengan memberikan pelatihan dan pembekalan modal kerja.

Dengan berakhirnya rekontruksi dan rehabilitas diharapkan tidak meninggalkan masalah masalah sosial akan tetapi memberikan dampak positif pertumbuhan ekonomi rakyat.
Kemiskinan dan keterbelakangan merupakan penyakit yang harus kita buang di nanggroe Aceh ini karena dapat mudah diprovokasi oleh kepentingan tertentu.( Ismail.Spd )